Menurut menteri kelahiran 5 November 1954 ini, beberapa tahun lalu, bila diprosentase, ada 20 persen saja pembangunan yang tidak direncanakan. Selebihnya pembangunan yang dilaksanakan. Sementara di tahun ini, prosentase pembangunan yang tidak direncakanan itu jadi 50 persen. Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengatur pembangunan lebih awal inilah yang disebutnya menjadikan masalah urbanisasi di perkotaan menjadi lebih buruk.
Apa yang disampaikan Menteri PUPR tersebut selaras dengan yang disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika acara Welcoming Ceremony Habitat III Prepcom 3 di Plenary Room, Grand City Convention & Exhibition, Senin (27/7) pagi.
Menurut Wakil Presiden, sekira lima dekade silam, sebanyak 70 persen penduduk Indonesia masih tinggal di perdesaan. Hanya 30 persen yang tinggal di perkotaan. Namun, kini semakin banyak warga tinggal di kota. Bahwa urbanisasi tidak bisa dicegah. Sebab, bila pertanian di desa gagal, maka orang desa akan memilih pindah ke kota. Pun, ketika pembangunan di desa berhasil, orang tertarik untuk pindah ke kota.
“Tantangannya adalah kota harus menjadi permukiman yang baik dan menyenangkan bagi semua orang sehingga bisa berpikir positif. Kota itu harus inklusif dan mengakomodasi semua orang,” tegas Wapres.
Hari pertama The Third Session Preparatory Committe for UN Habitat III (PrepCom3) berlangsung padat. Ada banyak agenda dibahas. Diantaranya public spaces and civil society in the aftermath of the Nepal earthquake, youth in action-partnering for change dan the role of local and regional governments in implementing the new urban agenda. Para delegasi juga membahas usulan mengenai masalah urbanisasi, atau pembangunan perkotaan berkelanjutan.
Para peserta akan membentuk konsensus atas Agenda Baru Perkotaan (New Urban Agenda) yang akan disahkan di Quito, Ekuador, Oktober mendatang. Kesepakatan ini akan disebut sebagai Deklarasi Quito.
