“Dinas pendidikan, ULP dan Biro Administrasi Pembangunan ini harus dievaluasi semua oleh Gubernur. Jangan sampai kemudian Nawa Cita dan Cettarnya Gubernur ini tidak didukung oleh OPD yang bersangkutan. Karena yang dirugikan pasti masyarakat jatim dan dunia pendidikan kita yang jadi korban,” katanya.
Dengan harapan, lanjut dia, masuk sekolah tidak perlu lagi belanja atau beli seragam. Mathur juga membeberkan bahwa dalam pantauannya masih ada sekolah yang masih menjual seragam dengan dalih koperasi. “Nah, berhubung ini sudah kedaluwarsa waktunya, apalagi ini mendekati semesteran tentu akan menjadi sangat mubadzir sekali kalau dipaksakan,” imbuhnya.
