“Hal itu diperlukan supaya tidak ada lagi saling tuding dan menyalahkan antara parpol dengan satpol PP maupun Bawaslu karena pemasangan APK dianggap melanggar peraturan daerah,” terang mantan komisioner KPU Kab Jember ini.
Sementara menyangkut iklan kampanye, lanjut Gogot diharapkan kuantitas perlu ditingatkan dan melibatkan media mainstream. “Pengelolaan iklan kampanye juga tak harus melalui lelang tapi bisa dengan penunjukan langsung karena KPU provinsi dan kab/kota lebih tahu mana media yang aktif dan tidak,” pungkasnya.(wan/jnr/pca)
