Dengan Jatimnomics, konsep ekonomi kerakyatan bisa berdampingan dengan liberalisme. Kolaboratif dengan desain yang dilakukan pemerintah. Yang kecil harus diberikan insentif dan didorong, yang besar diberikan jaminan (government guarantee).
Dalam peningkatan basis produksi UMKM dan besar, pemerintah hadir untuk mendesain dan memiliki kebijakan agar produk UMKM memiliki daya saing yang baik di pasar domestik dan global. Sedangkan pada usaha besar, pemerintah hadir dalam bentuk memberikan jaminan (guarantee) berupa kemudahan perijinan, pasokan power / listrik, energi, menjamin iklim buruh yang demokratis, serta membantu percepatan pengadaan lahan untuk kepentingan investasi.
“Kegiatan produksi dimaksud dicapai paradigma inklusif serta dibarengi dengan inovasi kebijakan dan strategi maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat,” katanya.
Untuk pembiayaan yang kompetitif, terdapat sinergi potensi sumber pendanaan baik yang dimiliki APBD, perusahaan daerah (BUMD) seperti Bank Jatim dan Bank UMKM Jatim, maupun pembentukan lembaga keuangan mikro (LKM). Pembiayaan yang didesain Pemprov Jatim memiliki kekhususan yakni peran pemprov untuk mendesain sistem pembiayaan melalui pola APEX Bank antara Bank Jatim dengan BPR di Jatim, kebijakan alokasi kredit dengan bunga kompetitif di Bank UMKM maupun kebijakan tambahan plafon kredit untuk UMKM pada Bank Jatim.
“Ada linkage program antara Bank Jatim dengan Bank UMKM Jatim untuk membantu UMKM di Jatim. Inisiatif pembentukan APEX Bank Jatim ini diharapkan mampu mendorong bank-bank BUMN untuk mengambil langkah serupa, sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih luas bagi UMKM di Jatim,” ujarnya.
Dikatakan, mengoptimalkan pangsa pasar produk Jatim pasca proses produksi, Pemprov Jatim mengkonstruksi sistem pasar yang dapat mengakselerasi pangsa pasar domestik. Kebijakan akselerasi pasar komoditi di tingkat regional Jatim melalui pasar lelang di Pasar induk Puspa Agro, akselerasi pasar di tingkat nasional melalui pembukaan Kantor Perwakilan Dagang (KPD), serta akselerasi pasar global melalui penempatan penghubung di 6 kota di lima negara. Ini menjadi konstruksi Pemprov Jatim untuk meningkatkan pangsa pasar produksi Jatim.
“Dalam peningkatan pangsa pasar produk Jatim, sisi lain dari pasar juga menjadi bagian penting dalam membangun pasar yang memiliki harmonisasi informasi sehingga inflasi dapat dikendalikan. Salah satu inovasi pentingnya yakni bantuan ongkos angkut dari APBD Provinsi untuk beberapa komoditas bahan pokok guna memberikan perlindungan kepada konsumen dari sistem pasar yang liberal,” imbuh Pakde Karwo.
Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Airlangga Surabaya Prof. Dr. Moh. Nasih, SE, MT, Ak., CMA mengatakan, dasar pertimbangan pengusulan gelar Doktor Honoris Causa kepada Gubernur Jatim dalam bidang Ilmu Ekonomi Unair yakni memiliki karya atau prestasi tacit knowledge yang memiliki potensi dikembangkan menjadi explicit knowledge di perguruan tinggi dan bermanfaat bagi kesejateraan masyarakat.
