Namun pemerintah harus meminta persetujuan DPR, dalam hal ini Komisi VIII yang membidangi urusan agama. Secara pribadi, Lukman sudah berkomunikasi dengan pimpinan Komisi VIII.
“Tapi pemerintah tidak bisa jalan sendiri harus dari persetujuan DPR, Komisi VIII. Itulah kenapa kemarin saya secara pribadi sudah berkomunikasi dengan sejumlah pimpinan Komisi VIII karena mereka sedang reses untuk segera mengadakan rapat kerja bersama pemerintah dan BPKH untuk bagaimana implikasi dan konsekuensi penambahan 10 ribu ini bisa dapat persetujuan dari wakil rakyat,” ujar Lukman.
Alasan perlu digelarnya rapat dengan DPR karena penambahan kuota haji menyangkut masalah anggaran. Lukman berharap pemerintah segera menggelar rapat seusai masa reses DPR.
