Keberpihakan kepada petani itu, kata Hadinudin, akan memuluskan regenarasi para petani. Karena itu, Pemprov Jatim secepatnya harus memasukkan kebijakan-kebijakan itu di dalam RPJMD Jatim 5 tahun kedepan. “Mereka melakukan terobosan mulai dari pembenian, pengelolaan lahan dan lain sebagainya sampai kemudian pendistribusain hasil pertanian itu yang difasilitasi dan dibuatkan Pergub dan dikuatkan dengan Perwali/Perbup,” jelasnya.
Diakui Hadinuddin, kondisi pertanian Jatim sangat memprihatinkan karena Pemprov Jatim kurang maksimal membantu para petani. Dia mencontohkan, ketika masa panen tiba, harga-harga pertanian cenderung jatuh sehingga biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diharapkan tak sebanding.
Disamping itu, para tengkulak juga mencekik para petani sehingga mereka terpaksa menjual hasil panen dengan harga murah. Bahkkan kebijakan import bebas semakin menjadi ancaman produk pertanian lokal. “Contohnya ketika panen buah naga dan harga jatuh mana peran pemerintah. Yang digembar-gemborkan kan kredit pertanian hingga ansuransi, tapi mana buktinya mereka tetap bergantung pada tengkulak,” ujarnya
Dampak lainya, generasi muda enggan menjadi petani karena dianggap kurang menjanjikan. Akibatnya lahan pertanian banyak yang menyusut lantaran dijual dan beralih fungsi menjadi industri dan pemukiman. “Food is weapon (makanan adalah senjata) dalam menghadapi persaingan global. Jika tidak dimulai dari sekarang maka daya saing Jatim dan Indonesia akan semakin berat,” pungkasnya. (wan/jnr/pca)
