KPK lewat kerja-kerja pencegahan, masuk ke sektor strategis dan berharap ada suatu tata kelola terpadu dan terintegrasi, di antaranya adalah tata kelola pelayanan pendidikan di Jatim.
“Kami melakukan pemetaan dulu kepada beberapa sektor. Untuk Surabaya ke Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Ibu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sudah merespons dengan baik,” kata Asep.
Menurut Asep, Kota Surabaya memiliki sistem informasi tata kelola pendidikan yang bisa disumbangkan bukan hanya untuk Jatim, tapi juga dalam skala nasional. Seperti E-Planning dan e-budgeting Pemkot Surabaya yang sudah direplikasi dan digunakan di tingkat nasional.
“Kami ingin tidak ada terkotak-kotak antara pemkot, pemkab, pemprov, dan nasional. Dan saya yakin banyak hal baru yang bisa saya dapatkan untuk tata kelola pendidikan. Minimal nanti di replikasi di Jatim dulu,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa sistem informasi profil sekolah perlu untuk diagregasikan ke Pemprov Jatim terlebih dahulu. Selanjutnya mengkloning e-budgeting sekolah atau SIPKS.
“Nanti saya dorong profil sekolah dan e-budgeting untuk digunakan sekolah-sekolah di Jatim. Tahun ini akan menjadi rencana aksi kami dan harus jalan. Akan kita kumpulkan seluruh dinas pendidikan,” imbuhnya.
