Apalagi, sekarang juga banyak pondok pesantren yang digital. Mereka sudah memulai berjualan di e-commerce dan ada juga yang berjualan soft ware developer. “Intinya Butuh BLK di pesantren,” katanya.
Selain itu, kata dia, dibutuhkan instruktur training kewirausahaan di pesantren. Kemudian, bila perlu ada kurikulum wajib di pesantren di bawah kementerian agama yang namanya kurikulum kewirausahaan.
“Selanjutnya sudah ada program yang bagus mekar. Mekar itu bisa mendanai wirausaha-wirausaha yang baru merintis di awal. Jadi permodalan mekar ini harapannya lebih banyak lagi. Alokasinya lebih besar. Kemudian, lulusan pesantren difasilitasi dengan program mekar itu dengan sistem syariah atau bunga relatif kecil. Kalau bisa di bawah bunga kur,” katanya.
Pemerintah berencana membangun 3.000 balai latihan kerja (BLK) komunitas di pondok pesantren pada 2020 mendatang. Pembangunan BLK di pondok pesantren dilakukan sebagai salah satu langkah pemerintah menyongsong bonus demografi pada 2025-2030.
Indonesia dihadapkan pada bonus demografi, yang mana penduduk usia produktif jauh lebih banyak. Keadaan ini akan menjadi masalah bagi Indonesia jika angkatan kerja tidak memiliki keterampilan kerja. Indonesia pun harus siap menyongsong bonus demografi dengan menyiapkan angkatan kerja yang terampil.
Anak-anak muda, khususnya di pesantren pun diharapkan memiliki keahlian. Para santri akan langsung bisa melakukan aktivitas di BLK ketika sudah menyelesaikan belajar.
BLK yang dibangun di pondok pesantren itu juga membangun jejaring dengan industri yang ada di sekitar. Pondok pesantren bisa memilih pelatihan apa yang nantinya akan diberikan kepada para santrinya.
