Oleh karena itu, Alham meminta DPRD Bojonegoro membantu mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan agar warga tetap bisa menempati tanah bekas rel KA itu untuk berbagai keperluan.
“Warga juga akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait permintaan itu,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Bojonegoro Sigit Kushariyanto mengatakan, lembaganya akan segera mengirimkan surat kepada Kementerian Perhubungan dengan tembusan kepada PT KAI terkait permintaan warga.
Menurut ia, tanah negara pada dasarnya bisa dimanfaatkan untuk siapa saja, tidak harus PT KAI. Apalagi kalau jalur rel KA itu dimanfaatkan kembali akan membelah kota, sehingga rawan menimbulkan korban jiwa manusia.
