Terkait hal tersebut, Ketua komisi C DPRD Kota Surabaya, Syaifudin Zuhri membenarkan temuan tersebut. Itu setelah pihaknya melakukan sidak di beberapa ruas protokoler kawasan yang dimaksud, Selasa (29/3).
’’Itu ada ketidak beresan dalam aktifitas pemasangan utilitas. Ditengarai memang pemasangan ini tidak berizin,’’ terangnya saat dikonfirmasi via ponselnya.
Diterangkan dia, pemasangan kabel fiber optik ini tidak mengindahkan Perda Nomor 48 Tahun 2015, tentang utilitas.’’PU Bina Marga seharusnya tidak asal menyetujui mana kala ada perusahaan nakal yang melakukan pemasangan seperti itu. Jadi akhirnya berdampak pada pelaksanaan pengerjaan di lapangan,’’ urai politisi asal FPDIP ini.
Menurut legislator yang akrab disapa Cak Ipuk ini, dengan pembiaran tersebut dinilai menikam kebijakan Walikota Surabaya. Sebab, aturan yang ditetapkan dan seharusnya terus dimonitor justru terkesan asal-asalan.
’’Ini seharusnya SKPD terkait bisa bersikap. Jangan asal semau gue. Akhirnya berdampak merugikan banyak pihak karena kenakalan pihak-pihak tertentu,’’ terangnya.
