Legislator Partai Nasdem ini menyampaikan, pembangunan halte tak melulu menggunakan dana APBD. Pemerintah bisa bekerjasama dengan perusahaaan untuk mewujudkannya. Pembangunan halte dilakukan di tempat-tempat publik.
“Misalkan, di kawasan akses mal, kereta api, rumah sakit, sekolah atau ruang publik lainnya,” sebut Awey
Anggota Komisi C ini menegaskan, tak semua tempat publik harus memiliki halte. Pemkot Surabaya harus mengkajinya terlebih dahulu sebelum membangun halte. Jika ada dua tempat publik yang berdekatan jaraknya harus dipilih salah satu tempat mana yang strategis.
“Kemudian dikaji kebiasaan masyarakat jalan kaki hingga berapa meter radiusnya, jika terlalu jauh akan mubazir,” katanya
Awey mengatakan, apabila ada kerjasama dengan pihak lain. Maka spek halte yang menentukan adlah pemerintah kota, bukan pihak pengembang yang memiliki ruang publik di dekatnya.
