Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri menampung dua dari lima anak yang ngelem di Jalan Banyu Urip. Dari lima anak tersebut, dua diketahui berstatus telah putus sekolah dan tiga anak lainnya masih berstatus pelajar SMP.
Untuk ketiga pelajar itu, telah dikembalikan ke orang tua masing-masing dan pihak sekolah dan yang dua anak putus sekolah dibawa ke Kampung Anak Negeri.
Dua remaja yang putus sekolah itu saat ini telah menjalani pembinaan oleh para pendamping di Kampung Anak Negeri. Bahkan, mereka juga telah didampingi oleh dokter psikolog.
Wali Kota Risma mengatakan saat dilakukan assesmen terhadap dua remaja tersebut, mereka sebelumnya minta agar dititipkan di pondok. Namun, karena pondok yang dipilih luar kota, ditakutkan anak-anak itu jauh dari pengawasan sehingga Risma merayu mereka agar mau tinggal di Kampung Anak Negeri.
Meskipun tinggal di Kampung Anak Negeri, lanjut dia, mereka akan dibina dengan pendekatan yang berbeda. Bahkan, mereka mendapatkan pembinaan baik secara formal maupun informal.
Selain itu, di tempat tersebut juga ada pelatihan-pelatihan bakat minat yang diberikan mulai dari seni lukis, musik, olahraga hingga wirausaha. Tak jarang, beberapa anak dari mereka telah menoreh banyak prestasi.
“Ada psikolog, terus ada pembinanya di Kampung Anak Negeri. Nanti kita lihat perkembangannya,” katanya.
Berdirinya Kampung Anak Negeri di Kota Surabaya menjadi suatu harapan untuk Indonesia dalam mengurangi permasalahan anak-anak. Di tempat ini, anak-anak jalanan kembali memiliki harapan dalam menjalani kehidupan.
Bahkan, anak-anak jalanan yang tadinya dianggap meresahkan masyarakat menjadi anak-anak terdidik yang memiliki kemampuan tertentu.
Anggota Komisi D Bidang Pendidikan dan Kesra DPRD Kota Surabaya Khusnul Khotimah menyesalkan adanya kasus ngelem di Kota Surabaya yang mendapatkan predikat sebagai Kota Layak Anak.
Menurut dia, semestinya hal tersebut tidak terjadi kalau semua pihak sudah melakukan antisipasi sejak dini. Untuk itu, politisi PDI Perjuangan ini mengimbau kepada Pemkot Surabaya dan masyarakat untuk bersama-sama turut memantau anak-anak terutama pada jam luar sekolah.
Meskipun, lanjut dia, ada dua dari lima anak yang tertangkap tersebut saat ini diberikan pembinaan di Kampung Anak Negeri, namun bukan berarti tugas pemerintah selesai. Hendaknya Pemkot Surabaya terus memantau serta mengawasi kegiatan anak-anak di luar jam sekolah.
Ia berharap Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A) bisa dimanfaatkan secara maksimal memberikan layanan kepada perempuan dan Anak di Surabaya.
