Masih menurut Ketua fraksi Demokrat, dan kebijakan inilah yang akan kita berikan input ke dinas pendidikan kota Surabaya.
“Karena tadi ada yang mengeluhkan kalau dia sudah mengadaikan sertifikat rumahnya untuk biaya operasional di sekolah. Karena ada beberapa Bopda yang ngendon tiga bulan,” ucapnya.
sebelumnya, Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2018 untuk SMP Swasta menuai masalah, hal itu disampaikan para Kepala Sekolah SMP Swasta di Kota Surabaya saat mengadu kepada Komisi D DPRD, Selasa (28/8/2018).
Salah satu pokok aduan mereka adalah perihal skema PPDB agar sekolah-sekolah Swasta tidak kekurangan siswa.
“Saat ini teman-teman SMP Swasta mengalami penurunan siswa secara drastis. Hingga 70 persen,” kata Erwin Darmogo, Koordinator MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SMP Swasta Kota Surabaya.
Lebih lanjut, Erwin menambahkan apabila tidak ada skema PPDB yang jelas dan transparan maka bukan tidak mungkin akan semakin banyak SMP Swasta yang gulung tikar di Kota Surabaya. Dan skema PPDB itu harus melibatkan kami dari pihak swasta ini dalam perancangannya.
