“Gimana ke depan, apa seperti sekarang yang berbasis siswa atau per roombel. Tapi semuanya ada konsekuensinya. Kita masih belum tentukan yang mana, karena bisa saja harus mengubah perwali,” terangnya.
Sementara itu, puluhan kepala SMP swasta yang tergabung dalam MKKS mendatangi Komisi D DPRD Kota Surabaya, Selasa (28/8). Mereka wadul soal minimnya jumlah siswa yang mendaftar di sekolah swasta. Akibatnya, sekolah swasta kekurangan murid yang berdampak pada operasional sekolah swasta yang terancam mandeg.
Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Agustin Poliana mengatakan, hasil hearing dengan MKKS diketahui ada 265-268 sekolah swasta di Surabaya, sementara ada 62 SMP negeri. MKKS berharap ada transparansi PPDB, sehingga sekolah swasta bisa mendapatkan siswa baru yang total jumlahnya 12 ribu didik baru.
“Tahun ini ada sekolah yang tidak menerima peserta didik baru yaitu 23 sekolah, belum lagi tahun depan ada penambahan sekolah swasta. Nah kekhawatiran dari MKKS ini saya kira wajar, agar ada pemerataan pembagian siswa ini harus diperhatikan oleh Kadispendik Surabaya,” katanya.
