“Di rumah sakit, setiap fasilitas diwajibkan memiliki Komite atau Tim PPRA yang aktif. Mereka juga harus memiliki panduan penggunaan antibiotik, baik untuk terapi maupun pencegahan infeksi, serta rutin mengevaluasi penggunaan antibiotik agar tetap sesuai kebutuhan medis. Pelaksanaannya turut didukung layanan mikrobiologi klinik dan program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI),” jelasnya.
Pengawasan juga menyasar 63 Puskesmas di Surabaya. Dinkes melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pola peresepan antibiotik.
Perhatian khusus diberikan pada penyakit yang tidak selalu membutuhkan antibiotik. Di antaranya infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) nonpneumonia dan diare nonspesifik.
Selain mengatur peresepan, Pemkot menyediakan kotak khusus atau drop box untuk menampung antibiotik sisa maupun kedaluwarsa.
Fasilitas ini tersedia di Puskesmas agar obat tidak dibuang sembarangan hingga berpotensi mencemari lingkungan.
Edukasi masyarakat juga diperluas melalui kampanye Surabaya Bijak Antibiotik.
Program ini melibatkan organisasi profesi kesehatan, institusi pendidikan, organisasi masyarakat, serta kader kesehatan di seluruh Balai RW.
“Kami ingin masyarakat memahami bahwa antibiotik tidak bisa digunakan sembarangan atau dikonsumsi atas inisiatif sendiri. Penggunaannya harus berdasarkan pemeriksaan dan indikasi medis. Melalui kampanye Surabaya Bijak Antibiotik, edukasi ini kami dekatkan langsung ke lingkungan tempat tinggal warga,” terangnya.
Layanan Kesehatan Tradisional Menjangkau 63 Puskesmas
Selain pengendalian antibiotik, penghargaan kedua berkaitan dengan tata kelola pelayanan kesehatan tradisional.
Pemkot Surabaya mengembangkan layanan ini agar terintegrasi dengan fasilitas kesehatan pemerintah.
Saat ini, pelayanan kesehatan tradisional sudah tersedia di 63 Puskesmas. Pemkot juga memiliki Griya Sehat yang didukung tenaga kesehatan tradisional.




