“Persoalan akses pekerjaan, terutama bagi Gen-Z, adalah keluhan yang paling sering saya temui di setiap titik reses. Program pelatihan digitalisasi sudah ada, tetapi belum maksimal karena kendala konektivitas dan kerja sama langsung dengan sektor korporasi,” ungkap pria asal Surabaya ini.
Jika tidak ada halangan, Cak Syafak mematok target khusus pada penyusunan APBD Jatim 2027 untuk memprioritaskan program pelatihan digitalisasi kerja dan permodalan usaha rakyat. “Kita akan genjot pelatihan platform digital, termasuk penataan regulasi agar UMKM lokal seperti pelaku usaha berbasis aplikasi online tidak tergilas oleh pemilik modal besar. Kita juga punya program seperti barbershop, pelatihan Saleha, hingga bantuan modal KIP Jawara (Perempuan Tangguh) sebesar Rp3 juta per orang,”katanya.
Tak hanya memberikan pelatihan, pemprov menyiapkan program terhadap usaha rakyat. Mulai dari Sadar Legalitas Berusaha (Saleha) yang memfasilitasi pengurusan dokumen hingga bantuan permodalan melalui KIP Jawara. Pihaknya memastikan keluhan masyarakat Bubutan tersebut akan dilanjutkan ke pemerintah provinsi untuk ditindaklanjuti.



