Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan bahwa penetapan desil belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan. Kondisi itu dikhawatirkan membuat warga yang sebenarnya membutuhkan justru tidak masuk dalam kategori penerima bantuan.
Blegur menilai, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah, baik di tingkat kota maupun provinsi. Menurutnya, pendataan harus dilakukan dengan melihat kondisi riil masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan klasifikasi wilayah atau indikator tertentu.
Ia mencontohkan, kawasan yang dikenal sebagai wilayah usaha belum tentu seluruh penduduknya memiliki kondisi ekonomi yang mapan. Sebagian di antaranya merupakan pelaku usaha kecil dengan kemampuan ekonomi terbatas.
Karena itu, Blegur meminta pemerintah melakukan pendataan ulang agar penetapan desil sesuai dengan kondisi masyarakat sebenarnya.



