Dokumen yang dimaksud meliputi perjanjian kerja sama layanan jasa hukum, kegiatan peninjauan standar operasional prosedur (SOP) KBS, serta perjanjian kerja sama (PKS) yang disebut tidak pernah dilaksanakan.
Penyidik juga menemukan dugaan kuitansi palsu honorarium konsultan hukum senilai Rp2,41 miliar.
Dokumen tersebut diduga dibuat agar pengeluaran kas perusahaan terlihat seperti pembayaran untuk kegiatan yang sah.
Selain itu, ada pengeluaran kas lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nilainya mencapai Rp707.775.022 pada 2025 dan Rp152.784.430 pada 2026.
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur tertanggal 11 November 2026, total kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp3.270.559.452 atau sekitar Rp3,27 miliar.
Kejati Jatim menjerat para tersangka dengan sangkaan primer Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara sangkaan subsidernya menggunakan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 18 UU Tipikor.
Keempat tersangka ditahan di Rumah Tahanan Cabang Kejati Jawa Timur selama 20 hari, terhitung sejak 19 November hingga 8 Desember 2026. (*)





