Ia berharap keterlibatan badan publik tidak berhenti di tingkat OPD dan kecamatan. Pemerintahan desa maupun kelurahan juga perlu mulai membangun sistem keterbukaan informasi.
“Saya cukup bangga, di tahun ini sudah ada lima kecamatan yang masuk tahap uji publik. Harapannya, ke depan pada 2027 sudah ada badan publik di tingkat desa ataupun kelurahan,” katanya.
Dari sisi partisipasi, jumlah peserta KIP Award Kabupaten Tegal memang terus bertambah. Saat pertama kali digelar pada 2021, kegiatan ini diikuti 12 OPD.
Jumlah tersebut meningkat menjadi 18 OPD pada 2025. Tahun ini, pesertanya kembali bertambah menjadi 23 OPD.
Kenaikan tersebut menunjukkan semakin luasnya keterlibatan perangkat daerah dalam pengelolaan informasi publik.
Tantangan berikutnya adalah memastikan keterbukaan tidak sekadar menjadi pemenuhan kewajiban administratif.
Pengelolaan informasi harus berujung pada layanan yang mudah diakses, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan begitu, KIP Award tidak hanya menjadi ajang penilaian, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.
Pemkab Tegal pun diharapkan dapat memperluas praktik tersebut hingga tingkat desa dan kelurahan.
Langkah ini penting agar masyarakat memperoleh akses informasi yang semakin merata, termasuk dalam berhubungan langsung dengan pemerintahan di wilayahnya. (*)



