Sebab, kebutuhan tenaga kerja setiap perusahaan berbeda, bergantung pada karakteristik pekerjaan yang ditawarkan.
“Kalau yang sudah di atas usia produktif, kita bukakan yang namanya Padat Karya. Bagaimana mereka siap untuk berwirausaha. Untuk pekerjaan konstruksi yang menggunakan APBD Kota Surabaya, misalnya, tukangnya wajib mengambil dari warga Surabaya. Begitu juga kebutuhan hotel, restoran, dan kafe, kita dorong agar bisa melibatkan warga Surabaya,” jelasnya.
Eri juga meminta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) tidak berhenti pada penyelenggaraan bursa kerja.
Dinas tersebut harus memastikan lowongan yang ditawarkan perusahaan benar-benar terisi.
Setelah kegiatan berakhir, Disperinaker akan memeriksa jumlah pekerja yang diterima.
Identitas hingga alamat para pekerja juga akan dicocokkan untuk memastikan warga Surabaya memperoleh kesempatan sesuai target.
“Setelah ini ditutup, nanti akan dicek oleh Kepala Disnaker. Perusahaan yang menyampaikan menerima 100 orang, misalnya, akan dicek siapa saja namanya dan alamatnya. Sehingga bisa dipastikan lowongan yang dibuka benar-benar terisi oleh warga Surabaya,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Disperinaker Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro mengatakan, Grand Job Fair menjadi salah satu upaya memperluas kesempatan kerja dan menekan tingkat pengangguran terbuka (TPT).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TPT Surabaya turun dari 4,84 persen pada 2025 menjadi 4,45 persen pada 2026.
“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan berbagai program perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja, salah satunya melalui Grand Job Fair,” kata Hebi.
Hebi menegaskan, perusahaan peserta Grand Job Fair tidak diperkenankan mencantumkan batas usia maupun persyaratan penampilan fisik atau good looking dalam lowongan pekerjaan.




