Habiburokhman menegaskan, pemeriksaan tidak akan berhenti pada pemenuhan formalitas administrasi.
Tim juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan keaslian dokumen.
“Kami akan proaktif dengan instansi terkait untuk memaksimalkan tugas kami,” imbuhnya.
“Dalam menjalankan tugas kami tak ingin kerja sekedar formalitas, kami akan proaktif agar mendapat kepastian bahwa semua dokumen yang diserahkan calon benar adanya,” sambung Ketua Komisi III DPR RI itu.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan terdapat 22 persyaratan yang harus dipenuhi setiap calon wakil presiden.
Dokumen tersebut nantinya diserahkan bersamaan dengan dua nama calon yang diajukan Presiden Prabowo kepada MPR.
Dengan demikian, pemeriksaan administrasi menjadi salah satu tahapan penting sebelum proses pemilihan berlangsung.
“Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi,” kata Muzani pada hari yang sama.
Tim verifikasi akan memeriksa seluruh persyaratan secara terperinci, termasuk dokumen pendidikan calon.




