“Aturan (Satpol PP) wanine nang warga kecil, giliran anggota dewan, gak anok sing wani (beraninya ke masyarakat kecil, giliran anggota dewan, tidak ada yang berani),” tulis @Rifa’i Haris.
“Wedi Satpol e ,” tulis @Ertesebelas.
Sorotan tersebut tidak cuma berkaitan dengan keberadaan spanduk.
Dalam penataan kawasan perkotaan, pemasangan atribut publik semestinya memperhatikan lokasi, ukuran, estetika, serta kenyamanan masyarakat.
Kritik netizen sekaligus menguji konsistensi pengawasan pemerintah kota.
Penertiban atribut di ruang publik perlu dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku, tanpa membedakan siapa pihak yang memasangnya. (*)



