Untuk kendaraan milik pemerintah kota, pengemudi yang melanggar prosedur operasional standar (SOP) akan mendapat teguran hingga surat peringatan.
“Artinya kalau itu dari kita (DLH) saya akan berikan sanksi, drivernya kita berikan sanksi surat peringatan teguran, karena mereka sudah tahu SOP-nya itu sudah jelas,” ungkapnya.
Sementara itu, perusahaan rekanan akan dipanggil dan diberikan peringatan. Jika pelanggaran kembali terjadi, Pemkot Surabaya dapat mengakhiri kerja sama melalui pemutusan kontrak.
“Kalau vendor, kita akan panggil, kita juga kasih peringatan kalau terulang lagi kita putus kontrak,” tegas Fikser.
Fikser mengakui masih ada kendaraan swasta yang mengangkut sampah dari kawasan perumahan menuju TPA Benowo tanpa menggunakan bak tertutup.
Karena itu, DLH telah meminta perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah kota segera mengganti armadanya.
“Kami sudah minta mereka (vendor) khusus yang bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, November ini mereka sudah mengubah kendaraan mereka dengan compactor ataupun amrol,” jelas dia.
Selain sanksi administratif dan evaluasi kontrak, DLH juga akan memperketat akses pembuangan sampah ke TPA Benowo.
Perusahaan pengangkut wajib menggunakan kendaraan tertutup untuk mendapatkan barcode sebagai akses masuk ke lokasi pembuangan.
Artinya, kepatuhan terhadap standar armada tidak hanya menjadi urusan operasional perusahaan.
Ketentuan tersebut juga akan menentukan apakah vendor masih bisa membuang sampah ke TPA Benowo.
