Selain memperkuat kualitas akademik, pola kerja sama ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.
Fauzan menekankan, konsorsium tidak boleh hanya melibatkan perguruan tinggi besar, tetapi juga harus membuka kesempatan bagi kampus kecil dan menengah.
Dorongan membangun konsorsium tidak terlepas dari berbagai tantangan pendidikan tinggi di Indonesia.
Mulai dari kesenjangan kualitas perguruan tinggi hingga persoalan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.
Dari total 2.839 perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), baru 176 kampus yang terakreditasi unggul.
Sementara itu, 823 perguruan tinggi berstatus akreditasi baik sekali dan 1.458 lainnya terakreditasi baik.
Tantangan lain terlihat dari persoalan sosial dan ketenagakerjaan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 mencatat tingkat kemiskinan nasional mencapai 8,25 persen atau sekitar 23,35 juta orang.
Adapun tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,65 persen atau sekitar 7,28 juta orang.
Fauzan juga menyoroti masih banyaknya lulusan pendidikan tinggi yang belum terserap dunia kerja. Sekitar 1,01 juta lulusan sarjana tercatat masih menganggur.
Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan perguruan tinggi tidak cukup diukur dari proses pendidikan dan jumlah lulusan.
