Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp27,637 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sekitar Rp1,091 triliun yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan daerah. “Besarnya anggaran tersebut harus diikuti perencanaan yang tepat agar mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan persoalan ekonomi masyarakat,” terang Politisi dari Ponorogo ini.
Fraksi Demokrat menilai optimalisasi pendapatan daerah masih menjadi pekerjaan penting. Meski PAD diproyeksikan mencapai sekitar 66,6 persen dari total pendapatan daerah, pertumbuhannya hanya sekitar 0,2 persen dibandingkan Perubahan APBD 2026. “Kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah lebih serius untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah,” pintanya.
Fraksi Demokrat juga mendorong pemerintah provinsi agar memperkuat penerimaan pajak daerah, mengoptimalkan kontribusi dividen BUMD, serta memanfaatkan aset milik pemerintah daerah yang belum produktif.
