Usulan koridor Mojokerto-Jombang tersebut, lanjut Hidayat, tidak dapat dilepaskan dari pembahasan Raperda Penyelenggaraan Transportasi Publik Terintegrasi Jawa Timur yang tengah dibahas DPRD Jatim.
Hidayat menilai transportasi publik ke depan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Seluruh moda harus terhubung sehingga perjalanan masyarakat dari rumah hingga tempat tujuan dapat berlangsung secara efektif dan efisien.
“Transportasi publik hari ini sangat dibutuhkan masyarakat. Tetapi juga harus terintegrasi, terpadu. Seluruh intermodal transportasi harus ditata dan dikelola agar efektif dan efisien,” ujarnya.
Ia menggambarkan sistem tersebut mulai dari akses masyarakat di lingkungan tempat tinggal, kemudian terhubung dengan feeder, transportasi publik utama, terminal, hingga moda lanjutan menuju tujuan akhir.
Dengan sistem yang terintegrasi, Hidayat berharap masyarakat memiliki alternatif transportasi yang aman dan nyaman sehingga secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.
“Tujuannya agar masyarakat berbondong-bondong beralih dari transportasi pribadi, dari kendaraan roda dua kepada transportasi publik yang lebih aman dan nyaman,” katanya.
Hidayat juga mengingatkan agar pengembangan Trans Jatim tidak meminggirkan pelaku angkutan yang selama ini telah melayani masyarakat.
Menurut dia, keberadaan angkutan yang sudah ada justru dapat diintegrasikan menjadi bagian dari sistem feeder dengan dukungan subsidi pemerintah.
“Kalaupun ada, harus berkolaborasi. Memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada untuk mendukung transportasi publik ini,” jelasnya.
“Misalnya butuh feeder, maka feeder ini disubsidi oleh pemerintah. Mereka yang dulu bekerja di jalur yang dilalui Trans Jatim bisa beralih ke situ. Selama tidak ada yang dikorbankan, saya kira masyarakat tidak akan protes,” pungkas Hidayat.
