DPR sebelumnya menyatakan proses pembahasan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan menargetkan penyelesaian regulasi tersebut pada 2026.
Di sisi lain, Rektor Unitomo Prof. Siti Marwiyah menilai kampus memiliki posisi penting sebagai ruang pertemuan antara masyarakat, akademisi, dan pengambil kebijakan.
“Kami berharap dialog ini menjadi ruang pertukaran gagasan yang konstruktif. Perguruan tinggi harus mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap persoalan bangsa, termasuk dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi,” ujar Guru Besar bidang Hukum Tata Negara itu.
Forum tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset tidak berhenti pada bagaimana negara dapat mengambil kembali aset hasil tindak pidana.
Regulasi tersebut juga membutuhkan kecermatan agar kewenangan yang diberikan tetap memiliki batas dan mekanisme perlindungan hukum bagi masyarakat.
Unitomo pun menjadi salah satu ruang bagi publik untuk menyampaikan pandangan mengenai agenda legislasi tersebut.
