Dengan sistem tersebut, pengawasan dapat dilakukan lebih transparan. DPRD juga dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif berdasarkan data. Menurut Hari, ada tiga agenda utama yang harus segera dilakukan. Pertama, evaluasi total. Setiap dugaan keracunan harus diinvestigasi hingga akar persoalannya ditemukan.
Kedua, pengawasan dan sanksi. SPPG yang melanggar harus mendapatkan sanksi tegas dan proporsional, khususnya terhadap pelanggaran berulang. Ketiga, pencegahan. Sistem keamanan pangan harus mampu menghentikan makanan yang tidak memenuhi standar sebelum keluar dari dapur SPPG.
Sebab, ukuran keberhasilan MBG tidak semata-mata berapa juta porsi makanan yang berhasil dibagikan. “Ukuran keberhasilan MBG bukan hanya berapa banyak porsi makanan yang dibagikan, tetapi berapa banyak anak yang mendapatkan makanan bergizi secara aman,” tegas Hari.
Dengan ribuan SPPG beroperasi di Jawa Timur, ia mengingatkan pemerintah agar tidak menunggu korban bertambah untuk memperbaiki sistem. “Jangan menunggu ada korban baru bertindak. Jangan menunggu kasus berulang baru melakukan evaluasi. Jangan biarkan target distribusi mengalahkan keselamatan penerima manfaat,” pungkasnya.
*Usul “Lampu Merah” untuk SPPG Bermasalah*
Untuk memperkuat pengawasan, Fraksi PDIP Jatim mendorong penerapan sistem rating atau traffic light SPPG. SPPG dengan kinerja baik masuk kategori hijau dan menjalani pengawasan rutin. SPPG yang memiliki temuan pelanggaran ringan masuk kategori kuning dan wajib melakukan perbaikan.
Sementara SPPG dengan pelanggaran serius atau terbukti menimbulkan kejadian luar biasa dapat masuk kategori merah dan dihentikan sementara sesuai ketentuan. Sistem tersebut dinilai dapat membuat pengawasan lebih terukur sekaligus memberikan konsekuensi yang jelas kepada pengelola.
