Ia mengungkapkan, upaya memperjuangkan penambahan sekolah negeri sebenarnya telah dilakukan sebelumnya. Fraksi PKS, kata dia, pernah menyampaikan surat kepada Pemerintah Kota Surabaya maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait kebutuhan lahan dan pendirian SMA maupun SMK negeri.
“Kalau sebelumnya di daerah Dukuh Pakis sana, memang kami sudah sempat menyampaikan dua surat. Satu surat ke Pak Eri untuk meminta kesempatan lahan bisa digunakan untuk sekolah SMA/SMK. Yang satu lagi ke Bu Gub untuk pendirian sekolah SMA ataupun SMK,” katanya.
Namun demikian, usulan tersebut belum dapat direalisasikan karena terkendala keterbatasan anggaran. Menurut Lilik, pendirian sekolah baru tentu membutuhkan tambahan alokasi anggaran operasional maupun pembangunan.
“Tapi keduanya mental karena kaitan dengan penganggaran. Kalau sudah didirikan sekolah, berarti tambah anggaran lagi. Apalagi sekarang dengan penurunan TKD, mungkin juga tidak bertambah menggembirakan. Tapi tetap kita sampaikan,” ucapnya.
Meski demikian, Lilik menegaskan pihaknya akan terus menyuarakan kebutuhan masyarakat tersebut kepada pemerintah agar dapat menjadi perhatian pada penganggaran mendatang.
