“Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas belanja daerah sehingga tidak hanya berorientasi pada tingkat penyerapan anggaran, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat,” ucap F-PKS melalui juru bicaranya Lilik Hendarwati.
PKS juga mendorong agar seluruh belanja daerah diarahkan pada hasil yang terukur. “Fraksi PKS merekomendasikan agar seluruh belanja daerah semakin diarahkan pada pencapaian hasil (outcome) dan dampak (impact) yang terukur,” imbuhnya.
Kesamaan pandangan sejumlah fraksi tersebut menunjukkan adanya dorongan agar evaluasi APBD tidak lagi hanya berorientasi pada capaian angka-angka serapan, tetapi juga pada efektivitas penggunaan anggaran dalam meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. (caa)
