Untuk mewujudkan hal tersebut, KOHKARSSI akan segera menjalin silaturahmi dan kolaborasi dengan berbagai organisasi profesi, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), organisasi pengelola fasilitas kesehatan, kolegium, hingga organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Selain itu, KOHKARSSI juga akan menggelar rapat kerja guna menyusun program peningkatan literasi hukum kesehatan serta memperkuat tata kelola pelayanan kesehatan di Jawa Timur.
Salah satu perhatian organisasi, lanjut Hidayatullah, adalah mendorong pembenahan hospital bylaws atau aturan dasar tata kelola rumah sakit. Menurutnya, sinkronisasi antara tenaga medis, tenaga kesehatan, manajemen, dan pemilik rumah sakit menjadi faktor penting untuk mencegah munculnya sengketa medis.
“Kami juga ingin mendorong perbaikan SOP dan tata kelola rumah sakit agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya,” ujarnya.
Di sisi lain, Hidayatullah menyoroti masih adanya kasus intimidasi terhadap tenaga kesehatan yang berpotensi menimbulkan tekanan psikologis. Karena itu, ia menilai edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam pelayanan kesehatan harus terus diperkuat.
