Surabaya, CakrawalaNews.co | Koalisi masyarakat sipil, mahasiswa, organisasi advokasi, dan elemen pekerja kampus menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Rakyat Surabaya Menggugat” di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (22/6/2026). Aksi tersebut menjadi ruang penyampaian aspirasi sekaligus kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.
Aksi yang berlangsung sejak siang hingga sore hari itu diikuti berbagai organisasi masyarakat sipil, di antaranya KontraS Surabaya, LBH Surabaya, Barisan Rakyat Anti Penindasan (BARA API), Aksi Kamisan Surabaya, Serikat Pekerja Kampus, mahasiswa, serta sejumlah kelompok masyarakat sipil lainnya.
Dalam berbagai orasi yang disampaikan secara bergantian, massa menyoroti sejumlah persoalan nasional yang dinilai semakin membebani masyarakat. Beberapa isu yang menjadi perhatian utama meliputi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), kenaikan harga kebutuhan pokok, harga bahan bakar minyak (BBM), hingga kondisi demokrasi yang dinilai mengalami kemunduran.
Peserta aksi menilai sejumlah kebijakan yang dijalankan pemerintah belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mereka juga menagih berbagai janji yang sebelumnya disampaikan kepada publik agar direalisasikan secara konkret.
Selain itu, massa menyampaikan kritik terhadap masuknya unsur militer ke sejumlah sektor sipil. Menurut mereka, fenomena tersebut berpotensi mengurangi supremasi sipil dalam kehidupan bernegara dan menjadi salah satu indikator kemunduran demokrasi yang perlu mendapat perhatian serius.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di lokasi aksi, koalisi masyarakat sipil menyampaikan sejumlah kritik terhadap kondisi nasional saat ini. Mereka menyoroti dugaan krisis legitimasi dan etika konstitusional, pengabaian partisipasi publik dalam proses demokrasi, pelemahan negara hukum dan akuntabilitas kekuasaan, meningkatnya militerisasi ruang sipil, krisis lingkungan hidup, memburuknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat, hingga menguatnya oligarki politik.
Massa juga menyampaikan penolakan terhadap apa yang mereka sebut sebagai pelemahan konstitusi, menguatnya kartel politik, serta dominasi oligarki kekuasaan yang dinilai semakin memengaruhi arah kebijakan negara. Menurut mereka, negara harus tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak sipil, menjaga kebebasan berekspresi, serta memastikan ruang kritik tetap terbuka sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat.
Di sektor ekonomi, peserta aksi menilai kenaikan harga sembako dan BBM semakin menekan daya beli masyarakat. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan warga, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah. Massa juga mengingatkan agar kecenderungan masuknya militerisme ke ruang publik tidak dibiarkan berkembang karena dianggap dapat memengaruhi kualitas demokrasi serta ruang partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Melalui aksi tersebut, koalisi masyarakat sipil mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi demokrasi, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Mereka menyerukan pentingnya reformasi serta penguatan partisipasi publik dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Selama aksi berlangsung, aparat keamanan melakukan pengamanan dan antisipasi terhadap kemungkinan adanya provokasi yang dapat mengganggu jalannya kegiatan. Massa aksi juga menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan media, pedagang di sekitar lokasi, serta seluruh pihak yang turut menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
Aksi unjuk rasa yang digelar di depan Gedung Grahadi tersebut berlangsung tertib dan berakhir sekitar pukul 17.00 WIB tanpa adanya gangguan keamanan yang berarti.
