Cak Yebe juga meminta aparat penegak hukum mendalami jalur distribusi blangko e-KTP dan kemungkinan adanya keterlibatan oknum dalam proses tersebut. Dia menyebut pengusutan kasus tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata.
“Ini harus dibongkar sampai akar-akarnya. Jangan berhenti pada pelaku joki saja, tetapi juga harus ditelusuri siapa yang memasok dan membuka akses dokumen tersebut,” ucap dia.
Menurut dia, penggunaan identitas palsu dalam seleksi nasional dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan. Apalagi praktik tersebut menyasar jurusan strategis seperti fakultas kedokteran.
“Jika proses UTBK khususnya fakultas-fakultas favorit seperti kedokteran menggunakan joki maka ini alarm serius bagi dunia pendidikan. Bagaimana kualitas para dokter muda harapan bangsa kalau proses kelulusannya dibantu joki?” katanya.
Dia juga mengingatkan bahwa e-KTP merupakan dokumen vital yang berkaitan langsung dengan berbagai layanan publik. Karena itu, kebocoran blangko e-KTP berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih luas di luar dunia pendidikan.
