Menurutnya, langkah awal yang akan dilakukan adalah membangun komunikasi intensif dengan seluruh anggota dewan, serta menjalin silaturahmi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari tokoh masyarakat hingga organisasi masyarakat sipil.
“Kami butuh banyak masukan agar bisa membaca persoalan Surabaya secara komprehensif. Itu hanya bisa dilakukan dengan mendengar berbagai pihak,” katanya.
Terkait rencana pengajuan pembiayaan melalui skema MPAK dari Pemerintah Kota Surabaya, DPRD mengaku belum membahas secara rinci.
Namun demikian, Saifudin menegaskan bahwa pihaknya akan mendukung pembiayaan yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Sepanjang itu untuk kepentingan publik dan memiliki nilai ekonomi, tentu akan kami dukung. Apalagi dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, penundaan pembangunan justru berpotensi meningkatkan biaya di masa depan,” jelasnya.
