Eri juga mendorong terbentuknya “penjaga moral” di setiap RW yang terdiri dari tokoh lintas agama, seperti kiai, pendeta, pastor, dan pemangku. “Surabaya dibangun dengan gotong royong. Wali kota hanya penyatu, perubahan ada di tangan warganya,” tegasnya. Sementara itu, Ketua Satgas Kampung Pancasila sekaligus Kepala BPBD Kota Surabaya, Irvan Widiyanto, menjelaskan bahwa program ini mengintegrasikan berbagai kebijakan Pemkot dengan pendekatan kolaboratif di tingkat akar rumput.Sebanyak 1.361 RW di Surabaya kini menjadi basis pelaksanaan program, dengan dukungan satu hingga dua aparatur sipil negara (ASN) sebagai pendamping di setiap wilayah.“Ketua RW menjadi Ketua Satgas Kampung Pancasila. Ini bentuk penguatan peran masyarakat dalam menjalankan program,” ujar Irvan.
Ia menambahkan, konsep Kampung Pancasila bukan hal baru bagi warga Surabaya. Praktik gotong royong sudah terlihat saat pandemi Covid-19 pada 2021, ketika warga saling membantu tanpa instruksi pemerintah.“Waktu pandemi, tetangga memasakkan makanan bagi warga yang isolasi. Itu spontan. Sekarang kita jadikan sistem yang lebih tertata,” jelasnya. Melalui pendekatan ini, Pemkot Surabaya berharap Kampung Pancasila tidak berhenti sebagai jargon, melainkan menjadi solusi nyata untuk berbagai persoalan sosial di tingkat lingkungan, mulai dari stunting, anak putus sekolah, hingga kemiskinan ekstrem.
