Lumajang – Cakrawalanews.co | Pemerintah Kabupaten Lumajang memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kilogram dengan menegaskan larangan penggunaannya untuk program pemenuhan gizi, guna memastikan subsidi energi tetap tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak.
Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Lumajang, Indah Amperawati, usai mengikuti rapat koordinasi terkait stabilitas stok LPG 3 kg dan bahan bakar minyak (BBM) yang digelar di Kantor Bupati Lumajang, Kamis (9/4/2026).
Langkah ini diambil sebagai respons atas temuan potensi penyimpangan distribusi LPG subsidi di lapangan, termasuk indikasi penggunaannya oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukan awal program subsidi.
Bupati Indah menegaskan bahwa pengawasan distribusi LPG 3 kg harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada tingkat distribusi, tetapi juga hingga ke pengguna akhir.
“Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh agar setiap ketentuan dapat dipatuhi bersama,” ujarnya.
Dalam konteks ini, pemerintah daerah menekankan pentingnya kepatuhan seluruh pihak terhadap regulasi yang mengatur penggunaan LPG subsidi, yang secara prinsip diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha mikro.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Lumajang meminta pengawas program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk melakukan pengecekan rutin di lapangan. Pengawasan ini bertujuan memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan LPG subsidi, khususnya dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi.
Pengecekan tersebut diharapkan mampu mendeteksi sejak dini potensi pelanggaran sekaligus memastikan distribusi LPG berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan LPG subsidi agar tetap dapat diakses oleh kelompok masyarakat yang berhak. Pemerintah daerah menilai bahwa penyimpangan distribusi berpotensi mengganggu stabilitas pasokan dan memicu kelangkaan di tingkat masyarakat.
Dengan pengawasan yang lebih ketat, Pemkab Lumajang berharap distribusi LPG 3 kg dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan di berbagai sektor.
Secara lebih luas, langkah ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas energi di wilayah Lumajang. Pengendalian distribusi LPG subsidi menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan ketersediaan pasokan.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap tidak hanya mampu mencegah penyimpangan, tetapi juga memperkuat tata kelola distribusi energi subsidi agar lebih efektif dan tepat sasaran di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.
