“Intinya gini, kami sudah melakukan komunikasi untuk duduk bersama, ketika memang ada permasalahan fasum fasos ayo kita selesaikan berasama secara kekeluargaan. Tapi sampai hari ini belum ada rspon cukup baik dari pengembang, ahkirnya kami melayangkan surat ke DPRD Surabaya untuk memfasilitasi permasalahan kami. “terang Indra saat dikonfirmasi, Senin (30/04).
Yang pasti kami secara hukum kalah, tutur Indra, karena kami baru tau pengembang ini melakukan replaning berdasarkan Perwali 12 tahun 2012 yang di situ menyatakan replaning terkait Fasum/Fasos bisa dilakukan tanpa persetujuan 2/3 warga.
“Lah, tentunya perwali itu tidak memihak kepada kami selaku warga dan pembeli rumah dan itu yang kami pertanyakan,” ujarnya.



