Probolinggo, Cakrawalanews.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, Jawa Timur, secara tegas meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk segera memperbaiki pola distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) demi mengutamakan keamanan para siswa di SDN Sumberbulu.
Langkah ini diambil setelah Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Probolinggo melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terkait distribusi ompreng di SDN Sumberbulu, Kecamatan Tegalsiwalan, pada hari Senin, 6 April 2026.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, M. Sjaiful Efendi menegaskan bahwa tanggung jawab pengantaran makanan sepenuhnya berada di tangan penyedia dan bukan merupakan beban para siswa.
“Distribusi ompreng merupakan tanggung jawab penyedia, bukan siswa. Oleh karena itu, mulai hari ini pengantaran harus dilakukan langsung ke masing-masing lokasi gedung agar tidak membebani peserta didik,” kata M. Sjaiful Efendi.
SDN Sumberbulu sendiri merupakan hasil penggabungan dua lembaga pendidikan yang menampung total 239 siswa, di mana 159 siswa menempati gedung timur dan 80 siswa berada di gedung barat.
Sebelum adanya evaluasi ini, distribusi makanan hanya terpusat di gedung timur sehingga para siswa dari gedung barat terpaksa harus berjalan kaki menyeberangi jalan raya hanya untuk mengambil jatah makanan mereka.
Kondisi tersebut dinilai sangat berisiko bagi keselamatan siswa meskipun dalam pendampingan guru, sehingga Pemkab menekankan pentingnya perubahan skema pengantaran.
“Distribusi dalam Program MBG harus mengutamakan aspek keamanan dan kenyamanan peserta didik,” katanya.
Sjaiful juga menginstruksikan agar SPPG merespons cepat setiap kendala atau keluhan yang muncul dari pihak sekolah maupun penerima manfaat demi kelancaran program.
“Saya minta pihak SPPG agar semua keluhan pihak sekolah dan penerima manfaat harus cepat direspon. Alhamdulillah selama ini sudah terjalin komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan SPPG,” katanya.
Selain masalah distribusi, kualitas pelayanan juga menjadi sorotan utama, termasuk aturan ketat bahwa makanan wajib dikonsumsi di lingkungan sekolah demi menjamin keamanan pangan.
“Makanan harus dikonsumsi di sekolah, tidak boleh dibawa pulang untuk menghindari risiko penurunan kualitas makanan,” ujarnya.
Pemkab Probolinggo berharap hasil monev ini menjadi standar bagi seluruh sekolah di wilayah tersebut agar program peningkatan gizi ini berjalan secara konsisten dan diawasi dengan ketat.
Menanggapi arahan tersebut, pihak SPPG menyatakan kesiapannya untuk melakukan distribusi langsung ke dua titik gedung sekolah sesuai dengan prosedur yang diminta.
Pihak sekolah pun diminta untuk menyediakan tempat yang bersih, layak, serta tidak meletakkan wadah makanan di lantai guna menjaga higienitas.
“Dengan perbaikan sistem distribusi itu, Program MBG diharapkan dapat berjalan lebih efektif, aman dan tepat sasaran serta mampu mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal,” ujarnya.
Berdasarkan pengamatan di lapangan saat monev berlangsung, ompreng kini sudah diletakkan di atas meja dan distribusi telah menyentuh dua titik, yakni di SDN Sumberbulu 1 dan eks SDN Sumberbulu 2.(wa/ar)
