KEDIRI, Cakrawalanews.co – Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, resmi menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi kalangan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah setempat yang dilaksanakan setiap hari Jumat, 6 April 2026.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengemukakan bahwa selain menerapkan program tersebut, pihaknya juga akan melakukan evaluasi terkait dampak efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
“WFH kami akan melihat dulu, kalau ditetapkan di hari Jumat sejauh mana efisiensinya (penggunaan BBM), nanti kami lihat,” kata Hanindhito.
Pihaknya mengatakan bahwa pemkab mengikuti arahan dari pemerintah pusat dengan menetapkan WFH pada hari Jumat, dengan tetap melakukan evaluasi setelah pelaksanaan satu bulan dan kemudian akan dilakukan kaji ulang.
“Kami akan evaluasi per dua minggu atau satu bulan, kalau ternyata pengurangan penggunaan BBM tidak signifikan maka akan coba konsultasi dengan Kemendagri,” ujar Hanindhito.
Kendati ada WFH, Hanindhito menegaskan pemerintah tetap memperketat pelaksanaan absensi dan memastikan ASN mematuhi aturan serta melaksanakan program tersebut dengan penuh tanggung jawab.
Proses absensi akan dilakukan 3-4 kali dan diwajibkan swafoto guna memastikan ASN tersebut benar-benar bekerja dari rumah, serta telepon seluler milik ASN diwajibkan selalu dalam kondisi aktif.
“Kalau (foto itu) tidak ada ya kami anggap tidak absen, telepon seluler juga harus aktif, lima menit tidak angkat telepon kami kasih surat peringatan,” kata Hanindhito.
Dalam SE Mendagri Nomor 800.1.5/3349.SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah tersebut, selain WFH juga diatur mengenai pembatasan perjalanan dinas baik itu dalam maupun luar negeri.
“Kalau luar negeri saya rasa pemkab tidak pernah melakukan. Kalau dalam negeri kami akan lihat penyesuaian-penyesuaian dan kami telah lakukan ini dari awal 2026 ini,” kata Bupati.(wa/ar)
