Hal ini disebabkan DPRD Kota Surabaya mendesak Pemkot untuk merevisi perda tersebut dengan melakukan pelarangan.
“Setahu saya bunyinya tidak begitu. Nanti tak cek lagi. Rasanya tidak, dulu ada fraksi mengajukan pelarangan tapi hasilnya tidak begitu. Di malaysia negara muslim tapi dikontrol, makanya ini harus dikontrol dan itu (miras oplosan) tidak ada izinnya. Kalau cafe tidak ada izinnya langsung kita tutup dan beberapa kali kita tutup cafe temukan miras serahkan polres dan tindakan administrasi tutup cafe,” ungkapnya.(nafan hadi)
