Lebih lanjut, Bupati menyatakan bahwa Program MBG harus berjalan secara maksimal demi menghadirkan asupan nutrisi berkualitas bagi para pelajar sebagai penerima manfaat.
Selain melakukan pendampingan, pemerintah daerah juga mewacanakan pembentukan call center sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan maupun informasi terkait pelaksanaan program di lapangan.
Layanan pengaduan ini nantinya dirancang oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Satuan Tugas SPPG dari Pemerintah Kabupaten Malang. Sanusi kembali menekankan komitmennya dalam melakukan pengawasan dengan berujar, “Nanti semuanya kami monitor.”
Di sisi lain, Sekretaris Satgas MBG sekaligus Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Dispangtan) Kabupaten Malang, Mahila Surya Dewi, mengingatkan agar seluruh pengelola SPPG memiliki keberanian untuk menolak bahan baku yang tidak memenuhi standar.
Arahan ini telah disosialisasikan secara langsung kepada pihak SPPG dalam forum koordinasi yang diselenggarakan oleh Pemkab Malang di Pendopo Agung hari ini. Mahila menilai setiap unit pelayanan wajib memiliki kepastian mengenai distribusi bahan baku yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Tadi saya juga sampaikan, harus ada komitmen bahwa supplier itu mau untuk mengganti apabila ada bahan yang spesifikasinya tidak sesuai dengan yang diinginkan,” katanya.
Melalui forum diskusi tersebut, pihak pemerintah telah mengedukasi pengelola SPPG guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan mereka dalam menghadapi berbagai persoalan di lapangan.( an/at)
