Cakrawalanews.co- Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur, Pradipta Indra, menyampaikan pernyataan tegas terkait bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Probolinggo pada 21-22 Februari 2026. Ia menyebutkan bahwa peristiwa tersebut merupakan bukti adanya krisis ekologis sekaligus menjadi potret nyata dari kerentanan infrastruktur wilayah terhadap anomali cuaca.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Probolinggo pada Kamis, 26 Februari 2026, Pradipta menjelaskan bahwa hujan dengan intensitas tinggi selama lebih dari enam jam memang menjadi pemicu utama meluapnya beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS). Namun, ia menegaskan bahwa eskalasi banjir dengan ketinggian air mencapai 50 cm hingga 1,5 meter di titik terparah tidak dapat dipandang sebagai fenomena alam murni. Menurutnya, terdapat indikasi kuat bahwa ketidakmampuan sungai dalam menampung debit air dari dataran tinggi diperburuk oleh malfungsi sistem drainase akibat penyumbatan dan sedimentasi.
Lebih lanjut, Pradipta menuturkan bahwa kenaikan volume air hujan juga dapat disebabkan oleh perubahan iklim yang ditandai dengan hujan ekstrem serta berkurangnya kawasan hutan sebagai area resapan air. Dampak bencana ini terasa sangat masif di tujuh kecamatan, meliputi Kraksaan, Krejengan, Gading, Besuk, Kotaanyar, Pakuniran, dan Paiton. Selain melumpuhkan jalur utama Pantura, banjir ini terjadi pada momentum krusial saat warga tengah menjalankan ibadah di bulan Ramadhan 1447 H. Pradipta mengingatkan bahwa dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Jawa Timur telah menunjukkan Kabupaten Probolinggo sebagai daerah dengan potensi banjir dan banjir bandang kelas tinggi.
Peningkatan intensitas banjir di wilayah ini dinilai tidak lepas dari alih fungsi lahan yang masif di wilayah hulu, penyangga, hingga hilir. Secara hidrologis, dataran tinggi yang seharusnya berfungsi sebagai resapan air kini mengalami degradasi akibat konversi lahan menjadi pertanian monokultur, pemukiman, maupun aktivitas ekstraktif lainnya. Data Global Forest Watch mencatat bahwa sepanjang tahun 2001 hingga 2024, Kabupaten Probolinggo telah kehilangan hutan alam seluas 210 hektare, serta kehilangan 130 hektare hutan primer basah sejak tahun 2002.
Pradipta menekankan bahwa banjir di Probolinggo tidak boleh dilihat sebagai faktor tunggal, melainkan akumulasi dari beban lingkungan yang semakin tinggi serta melemahnya daya dukung wilayah. Krisis iklim yang mewujud dalam cuaca ekstrem dipicu oleh berbagai aktivitas eksploitatif yang berlangsung secara sistematis. Oleh karena itu, peristiwa ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk mengevaluasi kebijakan tata ruang dengan memperhatikan daya tampung wilayah demi meminimalkan bencana ekologis di masa depan.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Probolinggo M. Haris telah meninjau lokasi terdampak di Kecamatan Kraksaan untuk memastikan penanganan cepat bagi warga. Khofifah menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk memastikan keselamatan warga serta percepatan penanganan pascabanjir. Berdasarkan data terkini, ribuan warga terdampak tersebar di beberapa wilayah, dengan rincian 810 KK di Kecamatan Kraksaan, 264 KK di Krejengan, 100 KK di Pakuniran, serta puluhan KK lainnya di Gading, Besuk, dan Kotaanyar.( wa/ar)
