HeadlineIndeksNasioanalPilihan Redaksi

Menteri HAM Sebut Pemisahan Aspek HAM dalam Traktat RI-Australia Justru Permudah Pengawasan

×

Menteri HAM Sebut Pemisahan Aspek HAM dalam Traktat RI-Australia Justru Permudah Pengawasan

Sebarkan artikel ini
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Piga
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Piga

Cakrawalanews.co,  Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memberikan respons terhadap desakan Koalisi Masyarakat Sipil yang meminta agar aspek akuntabilitas HAM dimasukkan secara eksplisit ke dalam traktat keamanan baru antara Indonesia dan Australia.

Pigai menilai bahwa tidak dicantumkannya unsur HAM secara langsung dalam dokumen perjanjian tersebut justru bertujuan untuk menjaga kejernihan pengawasan.

Menurutnya, pemisahan ini memungkinkan pemantauan yang lebih independen jika terjadi penyimpangan prinsip-prinsip HAM dalam implementasi kerja sama keamanan tersebut, tanpa terdistorsi oleh kepentingan strategis militer.

Meskipun tidak tertulis secara harfiah dalam diktum traktat, Pigai meyakini bahwa perjanjian bilateral yang diteken pada Jumat (6/2) tersebut tetap menjunjung tinggi penghormatan dan pelindungan hak asasi manusia.

Ia menegaskan bahwa secara prinsip, isu HAM harus ditempatkan pada ruang tersendiri agar tidak tercampur aduk dengan substansi perjanjian internasional di bidang keamanan, baik pada level bilateral maupun multilateral.

Traktat keamanan ini resmi ditandatangani oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka sebagai bentuk penguatan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.

Presiden Prabowo menyatakan bahwa kesepakatan ini merupakan pilar penting dalam menjaga keamanan nasional kedua negara dengan tetap memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif serta komitmen bertetangga yang baik.

Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melalui perwakilannya, Usman Hamid, menyuarakan kekhawatiran atas absennya klausul HAM dalam pakta tersebut. Koalisi mendesak agar kedua pemerintah tidak mengesampingkan realitas reformasi sektor keamanan dan menempatkan HAM sebagai fondasi utama dalam membangun keamanan kawasan.

Mereka menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas melalui reformasi militer serta kepolisian yang bermakna guna memastikan penegakan hukum yang adil di balik kerja sama pertahanan ini.( wa/ar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *