Cakrawalanews, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa digitalisasi bantuan sosial (bansos) menjadi kunci utama dalam menekan angka kesalahan data sekaligus meningkatkan akurasi penerima manfaat.
Dalam sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Pasuruan, Sabtu, ia mengungkapkan bahwa keberhasilan sistem ini telah teruji melalui proyek percontohan di Kabupaten Banyuwangi.
Merujuk pada hasil uji coba tersebut, terjadi penurunan drastis pada angka exclusion error atau warga layak yang tidak terdaftar.
Sebelum digitalisasi, tingkat kesalahan PKH mencapai 77,7 persen dan BPNT 70 persen. Namun, setelah integrasi sistem bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, angka tersebut berhasil ditekan menjadi 28,2 persen untuk PKH dan 17,6 persen untuk BPNT.
Selain itu, perbaikan juga terlihat pada inclusion error atau penerima yang tidak tepat sasaran. Kesalahan data PKH menurun dari 46,5 persen menjadi 39,8 persen, sementara BPNT turun dari 37,7 persen menjadi 29,6 persen. Gus Ipul menargetkan agar ke depannya tingkat kesalahan ini dapat ditekan hingga di bawah sepuluh atau bahkan lima persen demi memastikan keadilan bagi masyarakat di desil bawah.
Meskipun mengakui bahwa akurasi 100 persen sulit dicapai karena dinamika kependudukan seperti kelahiran, kematian, dan perubahan status ekonomi, Mensos optimistis pembaruan DTSEN yang dilakukan setiap hari akan membawa perubahan besar. Langkah ini juga akan diperkuat dengan laporan rutin setiap tiga bulan dari Badan Pusat Statistik (BPS) di tingkat daerah maupun nasional.
Pemerintah berencana memperluas uji coba digitalisasi ini ke 40 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2026.
Hasil evaluasi yang diharapkan rampung pada pertengahan tahun ini nantinya akan menjadi rujukan resmi untuk penerapan sistem secara nasional, sehingga penyaluran bansos di masa depan menjadi lebih transparan dan tepat sasaran bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.( wa/ar)
