Surabaya, CakrawalaNews.co – Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) hampir selalu menjadi cerita berulang di kota-kota besar. Setiap tahun, laporan kehilangan datang silih berganti, korban bertambah, dan aparat bergerak melakukan penindakan.
Namun satu pertanyaan jarang diajukan secara serius: Mengapa pencegahan curanmor nyaris tak pernah menjadi program eksplisit dalam APBD?
Selama ini, curanmor diposisikan sebagai urusan penegakan hukum. Polisi mengejar pelaku, mengungkap jaringan, lalu mengembalikan barang bukti jika memungkinkan.
Pemerintah daerah hadir sebatas dukungan normatif berupa imbauan kewaspadaan, koordinasi lintas sektor, atau pembangunan infrastruktur umum seperti penerangan jalan dan CCTV.
Masalahnya, pendekatan tersebut bersifat reaktif dan makro, sementara aksi curanmor terjadi di ruang yang sangat mikro seperti halaman rumah, parkiran kos, gang sempit, hingga permukiman padat penduduk. Di ruang-ruang itulah masyarakat menilai jika negara sering kali datang terlambat.
Inovasi alarm sepeda motor murah yang dikembangkan Polrestabes Surabaya justru membuka celah kebijakan yang selama ini luput.
Dengan biaya sekitar Rp40 ribu per unit, alarm sederhana itu terbukti mampu menggagalkan pencurian. Murah, langsung ke sasaran, dan berdampak cepat. Namun ironisnya, solusi seperti ini belum pernah menjadi bahasa resmi perencanaan anggaran daerah. Salah satu penyebabnya adalah cara negara mendefinisikan keamanan dalam dokumen anggaran.
Pasalnya, keamanan masih dipahami sebagai domain aparat, bukan sebagai layanan publik preventif. Akibatnya, belanja daerah lebih mudah diarahkan pada hal-hal yang terlihat fisiknya semisal lampu jalan, kamera pengawas (CCTV), portal dan lain sebagainya, dibanding intervensi sederhana yang langsung menyentuh warga.
Faktor lain adalah soal indikator kinerja. Dimana APBD bekerja dengan ukuran yang terukur dan rigit seperti jumlah unit terpasang, panjang jalan diterangi, atau titik CCTV aktif. Pencegahan curanmor sulit dikemas dalam indikator instan, karena keberhasilannya justru diukur dari kejadian yang tidak terjadi yakni motor yang tidak jadi dicuri, korban yang tak pernah tercatat.
Di sisi politik anggaran, DPRD pun kerap lebih responsif terhadap program yang mudah dipresentasikan secara visual dan elektoral. Subsidi alat pengaman kendaraan, edukasi keamanan berbasis komunitas, atau kerja sama pencegahan dengan BUMD sering dianggap “Kecil”, padahal dampaknya langsung pada rasa aman warga.
Padahal, jika pemerintah daerah berani memformulasikan pencegahan curanmor sebagai program perlindungan warga, skemanya bisa beragam antara lain produksi alarm murah melalui BUMD, subsidi alat pengaman bagi kelompok rentan, hingga integrasi dengan program kampung.
