Laporan kinerja itu, sambung Deni, secara natural juga akan memicu “kompetisi pelayanan publik” di antara legislator PDIP untuk melayani masyarakat.
“Ini semacam ‘kompetisi pelayanan publik’. Siapa paling rajin turun ke rakyat, siapa paling konsisten mengawal aspirasi, siapa paling serius mengawal anggaran agar berpihak pada wong cilik, dan semua bisa dilihat rakyat langsung karena seluruhnya dilaporkan terbuka,” jelasnya.
Laporan itu sekakigus menjadi bahan evaluasi, apakah anggota DPRD itu telah bekerja optimal atau belum, karena masyarakat bisa membaca langsung laporannya dan mengevaluasi kinerja anggota DPRD jika ternyata kinerjanya tidak maksimal.
“Rakyat sekarang makin kritis. Dan itu bagus. Wakil rakyat juga harus siap dievaluasi, bukan cuma dielu-elukan,” tegas anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim ini.
Deni menegaskan, bagi PDI Perjuangan, laporan kinerja ini bukan akhir, tapi pengingat bahwa politik bukan soal kursi kekuasaan, tapi soal keberpihakan.
