Cakrawalanews.co-Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) telah menetapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi koperasi yang terdampak bencana di wilayah Sumatera.
Langkah strategis ini diambil guna meringankan beban finansial sekaligus menjaga keberlanjutan usaha koperasi selama masa pemulihan pascabencana.
Dalam Rapat Koordinasi Pemulihan Pascabencana Sumatera di Jakarta, Jumat, Ferry menjelaskan bahwa restrukturisasi tersebut mencakup pemberian masa tenggang (grace period) serta perpanjangan tenor pinjaman hingga 60 bulan.
Upaya ini akan dibarengi dengan monitoring berkelanjutan guna memastikan kegiatan usaha koperasi tetap berjalan dengan stabil.
Bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tercatat memberikan dampak kerugian yang signifikan. Di Sumatera Utara saja, total kerugian mencapai Rp37,72 miliar.
Sementara itu, sembilan koperasi mitra LPDB di Aceh dan Sumatera Utara mengalami kerugian sebesar Rp20,66 miliar.
Kemenkop bersama Gerakan Koperasi Peduli Bencana juga telah menyalurkan bantuan sosial senilai Rp1,86 miliar dalam bentuk kebutuhan dasar, seperti alat kebersihan, toilet portabel, alat penyulingan air, hingga paket makanan bayi.
Selain itu, pemerintah akan mendirikan posko distribusi bantuan di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Agam sebagai pusat konsolidasi untuk mengaktifkan kembali usaha koperasi dan mendukung penyediaan hunian sementara.
Ferry menekankan bahwa pendataan yang presisi pascabencana menjadi kunci agar dukungan pemulihan tepat sasaran.
Prioritas ke depan meliputi pembangunan gerai, gudang, serta sarana pendukung bagi koperasi desa, yang akan disertai dengan pendampingan usaha serta penguatan kelembagaan.
Kemenkop berkomitmen untuk terus bersinergi dengan kementerian lain dalam mengumpulkan para pelaku koperasi di wilayah terdampak guna memulai kembali aktivitas ekonomi masyarakat secara luas. ( wa/ar)
