cakrawalanews.co
Cakrawala Jatim Indeks

Petani di Situbondo Wadul Ke Anggota DPRD Jatim Pranaya Yudha Terkait Kelangkaan Pupuk


Surabaya. Cakrawalanews.co – Persoalan kelangkaan pupuk yang dihadapi para petani di Situbondo menjadi keluhan saat warga kota Santri ini bertatap muka dengan anggota DPRD Jatim asal dapil 4, Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi Pranaya Yudha Mahardika, saat melakukan reses di Situbondo, Senin (14/9).

“Setiap tahun selalu saja ada kelangkaan pupuk. Ironisnya kami seolah dipersulit untuk mendapatkan pupuk. Padahal kami sangat membutuhkan, kami diminta untuk membuat kelompok tani. Padahal kan secara lapangan sangat tidak mungkin karena kami ini terdari banyak petani sporadis,” kata Pak Ujang salah satu petani kopi di Situbondo.

Hal yang sama disampaikan seorang petani perempuan yang mengeluh dipimpong saat dirinya ingin mengajukan ke Bank guna mendapatkan kemudahan pembelian pupuk.

“Harga pupuk di pasaran itu naik dari harga biasanya. kalau ada sih gak papa, lah ini harga nya naik, tapi barangnya tidak ada. Trus kami harus beli dimana?” Tanya salah seorang petani perempuan dan mengakui selalu menghadapi hal yang sama soal pupuk setiap musim tanam.
Gara gara kondisi ini sawah miliknya tidak subur dan batang serta daunnya berwarna kuning, tidak hijau seperti sawah lainnya. Lantas dirinya disarankan untuk membuat kartu Tani dengan menanyakan ke salah satu bank pemerintah, “Yang ada malah dipimpong, kata pihak bank malah di suruh nanya ke dinas pertanian. Kami bingung ini sebenarnya bagaimana peraturan yang berlaku.” keluhnya lagi.

Anggota DPRD Jatim, Pranaya Yudha yang mendapat keluhan seperti itu dikonfirmasi, Selasa (14/9), mengatakan dirinya akan menelusuri apa masalah yang terjadi ditingkat birokrasi dan aturannya, terutama soal RDKK atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani.”Masalah ini kan memang selalu terjadi, dan hari ini ketika saya lakukan serap aspirasi di reses, ini kembali muncul. Karenanya kita mau lihat RDKK yang merupakan rencana kebutuhan kelompok tani untuk 1 (satu) musim tanam yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. Yang terjadi selama ini datanya selalu telat. Sehingga karena data dari bawah itu telat. Menyebabkan data kolektif di tingkat provinsi untuk di laporkan ke pusat juga ikutan. telat. Maka tidak heran membuat distribusi pupuk untuk petani juga bermasalah,” kata politisi asal Fraksi Golkar ini.

Politisi yang juga ketua AMPG – Angkatan Muda Partai Golkar dan Ketua AMPI ini, juga menyadari adanya kelemahan yang terjadi karena kurangnya pemahaman petani atau kelompok tani dalam melakukan pendataan secara elteronik “Harus diakui SDM kita yanhg ada di bawah untuk mengikuti peraturan yang berlaku sekarang memang perlu di tingkatkan. Contoh saat harus memiliki dan mengakses kartu tani atau memasukkan data secara elektronik. Mereka banyak yang mengalami kesulitan,” tambahnya

Karenanya anggota komisi B DPRD Jatim ini, meminta pemerintah baik itu kabupaten dan provinsi dalam hal ini dinas pertanian untuk ikut meningkatkan kemampuan SDM para petani. Sehingga kedepan RDKK tidak terlambat lagi.

Yudha juga meminta, agar pemerintah menunda aturan yang mensyaratakan petani harus memiliki kartu tani agar bisa mendapatkan pupuk subsidi. ” Untuk tahun ini kita memang mengalami kelangkaan pupuk karenanya saya sudah minta agar kuota pupuk bersubsidi ini ditambah. Selain itu dari hasil reses kali ini kita akan minta penerapan kartu tani ini ditunda dulu, sebab dari pengakuan para petani ini mereka masih kesulitan untuk mengaplikasikan dan mengakses kartu tani ini,” tandasnya.
Selain masalah pupuk, Yudha juga dikeluhi seputar permodalan oleh seorang perias dan juga harapan petani buah agar difasilitasi untuk bisa memanfaatkan lahan milik perhutani ditanami pepaya dan pisang. “Karena permintaan mereka baik modal dan lahan perhutani sudah ada cantolan programnya insyaallah, kita siap membantu merealisasikan,” pungkasnya. (Caa)