Jakarta, Cakrawalanews.co – PT Pindad membenarkan pernyataan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo terkait pemesanan ribuan senjata oleh BIN dan Polri. Informasi ini sempat memicu ketegangan di tingkat elite politik nasional. Apalagi, Panglima TNI menyebut pemesanan senjata itu ilegal.
Sekretaris Perusahaan PT Pindad, Bayu A. Fiantori mengungkapkan, BIN memesan sebanyak 517 pucuk senjata.
“Benar, ada kontrak dengan PT Pindad untuk BIN, 517 (pucuk senjata),” kata Bayu, Senin (25/9/2017).
Bayu mengatakan, 517 senjata laras panjang tersebut masih ada di PT Pindad dan belum dikirim.
Bayu kembali mengungkapkan jika pihak Polri juga berencana memesan senjata dari perusahaannya sebanyak 5.000 pucuk.
“Polisi yang rencananya 5000 pucuk tapi kontraknya belum ada,” kata Bayu.
Bayu enggan menyebutkan jenis senjata yang dipesan oleh BIN dan Polri. Ia hanya menegaskan bahwa jenis senjata tersebut berbeda spesifikasinya dari yang dimiliki TNI.
“Speknya berbeda dari TNI, non militer lah,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, (Menkopolhukam) Wiranto meluruskan pernyataan Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Wiranto menegaskan, pernyataan Panglima TNI tidak benar. Ia mengakui ada kesalahan komunikasi antara Panglima dengan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Namun, saat ini sudah diluruskan.
“Setelah saya panggil Kepala BIN, hubungi Panglima TNI, Kapolri dan institusi lain yang terkait masalah ini. Ternyata ini hanya masalah komunikasi yang tidak tuntas dalam hal pembelian senjata,” kata Wiranto.
Wiranto pun membantah berbagai spekulasi yang beredar seperti Indonesia sedang dalam keadaan genting, karena ada suatu kelompok yang ingin menganggu ketertiban dan keamanan nasional.
“Saya kira kita tidak pada tempatnya menghubungkan dengan itu,” kata Wiranto.
Bahkan, kata dia, senjata yang dibeli jumlahnya hanya 500 pucuk, bukan 5.000 pucuk senjata seperti yang sudah disampaikan oleh Panglima TNI.
“Setelah saya tanyakan, saya cek kembali, tenyata ini berhubungan dengan pembelian 500 pucuk senjata buatan PT Pindad yang diperuntukkan bagi sekolah intelejen BIN dan bukan buatan luar negeri,” katanya.
Senjata itu juga dibeli oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dan bukan institusi lain yang di luar kontrol Pemerintah dengan menggunakan APBN.
“Ini juga menggunakan anggaran APBN. Jadi bukan institusi lain yang di luar kontrol Pemerintah,” ungkap dia.(kcm/ziz)
