Surabaya, cakrawalanews.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk segera mendefinitifkan posisi direksi di Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya yang saat ini telah berakhir masa jabatannya.
Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thoni mengatakan jika jabatan dua jabatan di PD Pasar Surya yakni direktur Keuangan dan Direktur Pembinaan Pedagang telah berakhir masa jabatannya, namun, direktur keuangan diperpanjang dan direktur pembinaan pedagang dijabat oleh Plt.
“Harapan kami, ini tidak berjalan begitu lama. Segera dipikirkan pejabat yang lebih definitif, supaya mereka bisa bekerja secara maksimal, dan fokus, tidak rangkap jabatan,” jelasnya pada Senin (27/02/2023).
Sehingga hal, lanjut Thony untuk bisa menciptakan sistim pengelolaan pasar tradisional yang bisa diharapkan.
Selain itu, masih kata AH Thoni, hal ini penting dilakukan dalam rangka upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Terutama sektor perekonomian menengah kebawah.
“Meskipun telah berhasil melalui tantangan dimasa covid dihadapkan pada utang pajak yang luar biasa PD Pasar masih melaju sampai sekarang. Ini yang harus kami apresiasi,” ucapnya
Namun, legislator Fraksi Gerindra tersebut mewanti-wanti, supaya semua pihak yang melakukan proses rekrutmen termasuk diantaranya Badan Pengawas, agar mengedepankan azas kehati-hatian.
“Supaya ke depannya bisa maksimal. Bahwa proses rekrutmen tidak hanya didasari kapasitas dan kemampuan, tapi juga rekam jejak daripada calon-calon yang akan direkrut,” ujarnya.
Menurut AH Thoni sejak periode awal tahun 2000-an sampai sekarang, selalu terjadi fenomena orang yang duduk di jabatan direktur, atau jabatan lainnya di PD Pasar Surya banyak kesandung masalah.
“Jangan sampai fenomena itu terjadi lagi. Setelah direkrut, setelah dilantik, baru ketahuan ada sisi-sisi gelap, menyangkut rekam jejak dari pada direktur yang kemudian memberikan citra kurang baik. Dan memberikan kesan bahwa tim seleksi tidak cermat,” terangnya.
Lebih lanjut AH Thoni mengatakan jabatan direktur PD Pasar Surya atau direktur BUMD milik Pemkot Surabaya, SK-nya langsung dari wali kota.
“Kalau direktur tersandung masalah bisa menurunkan citra wali kota. Bahkan bisa menurunkan legitimasi wali kota. Wali kota dianggap kecolongan dalam proses rekrutmen. Untuk itu kita mencermati supaya ada azas kehati-hatian dan kecermatan,” pungkasnya.